Warta1.id – Dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan teknologi informasi di Badan Gizi Nasional (BGN) mencuat ke publik. Proyek yang mencakup pengadaan laptop dan pembangunan jaringan tersebut disebut memiliki nilai anggaran ratusan miliar rupiah dan kini menuai sorotan berbagai pihak, termasuk kalangan pegiat antikorupsi.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, proyek tersebut memiliki pagu anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Realisasi penggunaan anggaran dilaporkan terbagi antara pembangunan jaringan dan pengadaan perangkat laptop dengan total sekitar Rp800 miliar. Namun, sejumlah sumber internal yang enggan disebutkan namanya mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara nilai anggaran dan kebutuhan riil di lapangan, khususnya pada komponen pembangunan jaringan.
“Jika mengacu pada standar teknis umum, biaya pembangunan jaringan tidak seharusnya sebesar itu. Perlu audit menyeluruh untuk memastikan kewajaran anggaran,” ujar seorang sumber yang mengetahui proses tersebut.
Sorotan juga tertuju pada keterlibatan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dalam proyek tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan relevansi penunjukan perusahaan yang selama ini dikenal bergerak di bidang percetakan uang dan dokumen negara, untuk menangani proyek berbasis teknologi informasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BGN, termasuk Kepala BGN Dadan Hindayana, belum memberikan keterangan resmi terkait detail pelaksanaan proyek maupun mekanisme penunjukan pelaksana.
Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia, Wilson Lalengke, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Ia menilai dugaan penyimpangan ini perlu diusut secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.
“Jika benar terdapat indikasi kerugian negara dalam jumlah besar, maka harus segera dilakukan penyelidikan. Ini menyangkut anggaran publik dan program strategis nasional,” kata Wilson dalam keterangan tertulis, Sabtu.
Ia juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit independen terhadap proyek tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai kasus ini menjadi ujian penting bagi tata kelola lembaga baru seperti BGN. Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dinilai krusial untuk memastikan program pemerintah berjalan efektif dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Akuntabilitas harus dikedepankan sejak awal. Tanpa itu, potensi penyalahgunaan anggaran akan selalu terbuka,” ujar seorang analis kebijakan publik di Jakarta.
Proyek pengadaan yang disebut telah berjalan sejak akhir 2025 itu kini menjadi perhatian luas. Publik menanti klarifikasi resmi dari pihak terkait sekaligus langkah konkret aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Peruri maupun BGN terkait tudingan tersebut.
