Warta1.id — Sebuah narasi yang menyebut seseorang ditangkap polisi karena menabung uang koin di dalam galon air minum viral di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Cerita tersebut beredar luas, terutama melalui unggahan di Facebook, dengan gaya dramatis yang menggambarkan seseorang menabung recehan selama bertahun-tahun, lalu diamankan aparat saat hendak menjual atau menukarkannya.
Berdasarkan penelusuran informasi dan klarifikasi dari berbagai sumber, kabar tersebut tidak benar alias hoaks.
Narasi yang beredar tidak menyertakan keterangan waktu, lokasi kejadian, identitas pihak yang terlibat, maupun rujukan resmi dari aparat penegak hukum. Unggahan tersebut juga tidak dilengkapi bukti foto atau dokumen pendukung yang dapat diverifikasi kebenarannya.
Secara hukum, uang koin rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat berhak menyimpan, menabung, atau mengumpulkan uang koin dalam jumlah berapa pun sebagai bagian dari pengelolaan keuangan pribadi.
Tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang seseorang menabung uang receh, termasuk menyimpannya di dalam galon atau wadah lainnya. Aktivitas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penimbunan uang.
Dalam konteks hukum, istilah “penimbunan” umumnya merujuk pada tindakan menyimpan barang kebutuhan pokok atau komoditas tertentu secara sengaja untuk memicu kelangkaan dan meraup keuntungan, yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi. Menabung koin hasil kembalian belanja tidak termasuk dalam kategori tersebut.
Pihak kepolisian juga tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi terkait adanya penangkapan seseorang karena menabung uang koin di galon. Dengan demikian, cerita tersebut dapat dipastikan sebagai kisah fiktif atau konten kreatif yang dibuat untuk menarik perhatian dan memancing emosi warganet.
Masyarakat diimbau untuk lebih cermat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Pastikan setiap kabar yang diterima berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum membagikannya kembali.
Penyebaran informasi yang tidak benar berpotensi menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
