Warta1.id – Gelombang ketidakpuasan publik terhadap elite politik kian menguat. Rakyat menilai wakil mereka di parlemen, khususnya DPR, semakin jauh dari amanah yang diberikan. Kondisi ini menimbulkan jurang pemisah antara masyarakat dengan pemimpinnya.
Menurut pengamat integritas publik, KRT Ardhi Solehudin, relasi rakyat dan wakilnya kini retak. Banyak anggota dewan yang dinilai sibuk dengan urusan pribadi, alih-alih mengabdi pada rakyat. Padahal, jabatan yang mereka emban lahir dari suara rakyat.
Kritik terutama diarahkan kepada elite politik dan pejabat legislatif. Mereka dianggap gagal menjaga kepercayaan rakyat, bahkan dinilai menjadi pemicu meningkatnya keresahan sosial.
Fenomena ini mencuat sepanjang Agustus 2025 di berbagai daerah Indonesia, termasuk Jawa Tengah, yang menjadi salah satu pusat sorotan.
Kesenjangan antara kehidupan elite dan rakyat kecil menjadi pemicunya. Saat rakyat berjuang keras memenuhi kebutuhan sehari-hari, para pejabat justru dinilai abai dan larut dalam kepentingan politik.
Kekecewaan publik mulai termanifestasi dalam rencana aksi demonstrasi harian di sejumlah kota besar. Aksi tersebut disebut sebagai wujud kekecewaan sekaligus sinyal bahwa kesabaran rakyat sudah berada di ambang batas.
Ardhi Solehudin menegaskan, satu-satunya jalan keluar adalah introspeksi para pejabat. Integritas bangsa harus dikembalikan melalui kepemimpinan yang jujur, amanah, dan berpihak pada rakyat. Jika tidak, ia mengingatkan, stabilitas sosial Indonesia bisa terancam.
