Warta1.id – Pemerintah Indonesia sedang merancang strategi baru untuk mengatasi pengangguran, khususnya bagi orang miskin usia produktif dan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengungkapkan rencana perubahan skema bantuan sosial (bansos) dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemberdayaan dan pembangunan.
“Ke depan, bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kami akan mengarahkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan,” ujar Budiman dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).
Budiman menjelaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintah adalah meningkatkan jumlah “graduasi” penerima bansos, yaitu upaya mendorong warga miskin ekstrem atau miskin untuk naik kelas menjadi calon kelas menengah, wirausahawan, atau pekerja upahan.
“Kementerian Sosial sangat mendukung agar lebih banyak penerima bansos yang lulus dari status miskin ekstrem menjadi lebih mandiri,” tegasnya.
Meski begitu, bansos tetap akan diberikan kepada kelompok yang membutuhkan secara khusus, seperti difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan lansia.
Budiman menyebutkan bahwa tantangan dalam menangani masalah ketenagakerjaan terlalu besar jika hanya ditangani oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saja.
Oleh karena itu, koordinasi antar-kementerian menjadi penting.
Ia mencontohkan situasi ketika terjadi PHK massal di kawasan industri.
Dalam rapat koordinasi, Budiman membahas bagaimana desa-desa di sekitar pabrik bisa berperan aktif untuk membantu korban PHK melalui program pemberdayaan lokal.
“Kementerian Desa dapat berkolaborasi dengan desa-desa di sekitar kawasan industri yang terkena dampak PHK untuk menciptakan solusi,” jelasnya.
Selain itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menjadi bagian dari solusi pemerintah.
Budiman menyoroti pentingnya pelibatan UMKM dalam proyek infrastruktur, seperti jalan tol.
“UMKM dapat diberi kesempatan untuk berdagang di rest area sepanjang jalan tol, sehingga mereka bisa tumbuh bersama pembangunan infrastruktur,” ujar Budiman.
Upaya ini diharapkan tidak hanya membantu mengurangi angka pengangguran tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Kolaborasi antara kementerian, desa, dan sektor UMKM menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan sejahtera.
Dengan pendekatan ini, pemerintah optimistis bahwa transformasi skema bansos tidak hanya akan memberikan bantuan jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan produktivitas masyarakat.
