Warta1.id – Begitu Berbahayakah Jokowi bagi Lawan-lawan Politiknya?
Meski masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia telah berakhir, Joko Widodo (Jokowi) nyatanya belum benar-benar “purna” dari pusaran konflik politik nasional. Alih-alih mereda, serangan terhadap Jokowi justru terus mengalir, bahkan dalam bentuk isu-isu lama yang berulang kali diangkat kembali ke ruang publik.
Salah satu yang paling mencolok adalah isu dugaan ijazah palsu narasi yang telah berkali-kali dibantah, diuji di pengadilan, dan dijelaskan oleh berbagai institusi resmi, namun tak kunjung benar-benar padam. Hingga hari ini, isu tersebut masih digunakan sebagai amunisi politik oleh pihak-pihak tertentu.
Pertanyaannya kemudian mengemuka: mengapa Jokowi masih terus diserang, padahal ia sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden? Begitu berbahayakah sosok Jokowi bagi lawan-lawan politiknya?
Secara formal, Jokowi memang telah menyelesaikan tugas konstitusionalnya. Namun secara politik, pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Jokowi masih menjadi figur sentral dalam peta kekuasaan nasional baik karena warisan kebijakannya, jejaring politiknya, maupun kedekatannya dengan kekuasaan yang kini berkuasa.
Fenomena kediaman Jokowi di Solo yang hampir setiap hari dipadati masyarakat dari berbagai daerah menjadi simbol nyata bahwa daya tarik politik Jokowi masih kuat. Warga rela antre berjam-jam hanya untuk bersalaman, berfoto, atau sekadar menyampaikan aspirasi. Di mata sebagian publik, Jokowi bukan sekadar mantan presiden, melainkan figur yang dianggap dekat, sederhana, dan “milik rakyat”.
Popularitas semacam ini, bagi sebagian elite politik, justru bisa dipandang sebagai ancaman laten.
Isu ijazah palsu yang kembali dimunculkan menunjukkan pola klasik dalam politik Indonesia: ketika adu gagasan kalah gaung, maka serangan personal menjadi pilihan. Isu ini tidak hanya menyerang Jokowi sebagai individu, tetapi juga berupaya mendelegitimasi seluruh perjalanan politiknya dari wali kota, gubernur, hingga presiden dua periode.
Padahal, secara faktual, isu tersebut telah berkali-kali diuji di ruang hukum dan klarifikasi resmi telah disampaikan. Namun dalam politik pasca-kekuasaan, kebenaran hukum sering kali kalah keras dibandingkan narasi yang terus diulang.
Serangan semacam ini menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar masa lalu Jokowi, melainkan pengaruhnya di masa depan.
Dalam banyak kasus global, mantan pemimpin biasanya mengalami penurunan relevansi politik. Namun Jokowi tampaknya menjadi pengecualian. Ia masih menjadi rujukan, simbol stabilitas, bahkan penentu arah bagi sebagian kelompok politik.
Bagi lawan-lawan politiknya, selama Jokowi masih memiliki legitimasi sosial yang kuat, maka ruang manuver politik mereka terasa sempit. Di sinilah serangan personal menemukan momentumnya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengikis kepercayaan publik secara perlahan.
Kritik terhadap mantan presiden tentu sah dalam demokrasi. Namun ketika kritik berubah menjadi pengulangan isu lama yang telah dijelaskan dan dipatahkan, publik patut bertanya: apakah ini masih kritik, atau sudah menjelma menjadi obsesi politik?
Serangan yang tak kunjung usai justru berpotensi menciptakan efek sebaliknya. Alih-alih menjatuhkan, Jokowi kerap tampil sebagai korban politisasi berlebihan, yang pada akhirnya justru memperkuat simpati publik kepadanya.
Jokowi mungkin telah lengser dari kursi presiden, tetapi ia belum lengser dari panggung politik nasional. Selama pengaruh sosial dan simboliknya masih kuat, selama itu pula ia akan terus menjadi sasaran.
Bukan karena ia masih berkuasa, melainkan karena ia masih diperhitungkan.
Dan dalam politik, sosok yang terus diserang setelah turun dari jabatan sering kali bukan yang paling lemah melainkan yang masih dianggap paling berbahaya.
