Warta1.id — Alokasi anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk kegiatan publikasi dan pencitraan menuai sorotan publik. Berdasarkan data yang tercatat di Portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang mengelola anggaran total Rp18.193.950.000 pada tahun berjalan.
Dari jumlah tersebut, porsi terbesar digunakan untuk publikasi berbayar di media sosial dengan nilai Rp1,56 miliar, ditambah Rp700 juta untuk penyebarluasan informasi di platform serupa. Dengan demikian, total anggaran khusus media sosial mencapai Rp2,26 miliar.
Selain itu, terdapat sejumlah pos lain yang nilainya juga signifikan, di antaranya:
* Penayangan paket berita online media nasional Rp3 miliar (E-purchasing)
* Penayangan berita TV nasional Rp1,5 miliar (E-purchasing)
* Jasa publikasi baliho/billboard promosi di luar Provinsi Jawa Tengah Rp400 juta (pengadaan langsung)
* Publikasi di media cetak Rp277,2 juta (E-purchasing)
* Sosialisasi berbasis foto kegiatan Rp1,53 miliar (E-purchasing)
Mayoritas kegiatan tersebut dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung. Mekanisme ini, menurut sejumlah kalangan, rawan disalahgunakan karena minim kompetisi dan transparansi.
Seorang pengamat kebijakan publik di Semarang menilai anggaran yang cukup besar untuk pencitraan sebaiknya dialihkan ke program yang lebih menyentuh kebutuhan warga.
“Andai dana miliaran rupiah itu digunakan untuk mengatasi banjir di Terowongan Arteri Soekarno-Hatta, Malangsari, atau Bundaran Bubakan, manfaatnya akan lebih terasa bagi warga,” ujarnya.
Kritik juga muncul karena Wali Kota Semarang Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin dinilai tidak aktif berinteraksi dengan warga melalui media sosial. Kondisi ini berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya, seperti Hendrar Prihadi dan Ganjar Pranowo, yang dikenal terbuka terhadap kritik publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemkot Semarang belum memberikan keterangan resmi terkait alokasi anggaran komunikasi publik yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut. Publik masih menanti penjelasan mengenai alasan di balik besarnya biaya pencitraan di tengah situasi ekonomi masyarakat yang kian menantang.
