Warta1.id – Kelangkaan gas elpiji tiga kilogram menjadi permasalahan serius di berbagai daerah di Indonesia.
Penyebab utama kelangkaan ini adalah kebijakan baru pemerintah yang melarang pengecer menjual gas bersubsidi secara langsung ke masyarakat.
Kini, warga hanya bisa membeli gas di pangkalan resmi Pertamina, yang berujung pada antrean panjang dan meningkatnya kesulitan dalam memperoleh gas elpiji.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas bersubsidi lebih tepat sasaran.
Namun, dampaknya justru menyulitkan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
Banyak warga yang sebelumnya bisa membeli gas dengan mudah di pengecer terdekat kini harus menempuh jarak yang lebih jauh ke pangkalan resmi.
Hal ini terutama dirasakan oleh ibu rumah tangga yang harus mengantre lama sambil tetap mengurus keluarga.
Selain itu, harga gas di pangkalan resmi juga menjadi perhatian.
Meskipun seharusnya lebih murah dibandingkan pengecer, dalam praktiknya, harga di pangkalan resmi cenderung lebih tinggi.
Hal ini semakin menambah beban ekonomi masyarakat yang sudah menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.
Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Namun, kritik terus bermunculan.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai bahwa pelarangan pengecer hanya akan memperburuk kelangkaan dan tidak menyelesaikan akar permasalahan distribusi gas bersubsidi.
Dampak lainnya dirasakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro, seperti pedagang makanan, pengrajin roti, dan warung makan yang bergantung pada gas elpiji tiga kilogram untuk operasional sehari-hari.
Mereka kini harus mencari alternatif bahan bakar yang lebih mahal, sehingga berisiko menaikkan harga jual produk mereka atau bahkan menurunkan omzet usaha.
Masyarakat berharap pemerintah segera meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih efektif untuk memastikan distribusi gas elpiji bersubsidi yang lebih adil.
Selain itu, komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang diterapkan tidak justru merugikan kelompok yang paling membutuhkan.
