Warta1.id – Aktivis pers nasional yang juga pemilik grup media, KRT Ardhi Solehudin, menyoroti sikap Kepala SMPN 2 Parigi, Jumid, yang dinilai tidak terbuka terhadap konfirmasi awak media terkait dugaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan proyek revitalisasi sekolah.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (31/3), Ardhi menilai sikap tidak memberikan jawaban konkret atas sejumlah pertanyaan media justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Pers bekerja berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketika jurnalis melakukan konfirmasi, itu merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang,” ujar Ardhi.
Ia menambahkan, sikap tertutup dari pejabat publik, khususnya di lingkungan pendidikan, dapat memicu spekulasi yang tidak perlu. Menurutnya, transparansi dalam pengelolaan dana publik merupakan kewajiban, bukan pilihan.
Ardhi menilai lembaga pendidikan semestinya menjadi contoh dalam hal akuntabilitas. Penggunaan anggaran negara, termasuk dana BOS, harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
“Jika hanya dijawab normatif tanpa penjelasan rinci, wajar jika publik mempertanyakan ada atau tidaknya persoalan dalam pengelolaan anggaran tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Ardhi mendesak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran serta Inspektorat daerah untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala SMPN 2 Parigi.
Ia menilai, langkah klarifikasi dan audit diperlukan guna memastikan tidak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan dana maupun pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah yang disebut bernilai miliaran rupiah.
“Jika memang tidak ada pelanggaran, seharusnya data dibuka secara transparan. Itu akan menjadi jawaban paling efektif untuk meredam spekulasi publik,” ujarnya.
Terkait isu adanya dugaan intervensi pihak tertentu dalam proyek revitalisasi sekolah, Ardhi menyatakan pihaknya akan terus melakukan penelusuran.
Ia menegaskan, apabila ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan atau potensi kerugian negara, pihaknya tidak menutup kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.
Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi yang tersedia serta pernyataan narasumber. Untuk menjaga prinsip keberimbangan, redaksi membuka ruang hak jawab bagi pihak SMPN 2 Parigi, Kepala Sekolah Jumid, maupun instansi terkait untuk memberikan klarifikasi resmi.
