Warta1.id — Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah semakin menjadi sorotan tajam publik.
Rabu (24/9), tim media berupaya mengonfirmasi langsung kepada Kepala BPSDMD, Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd., M.Pd. Namun, meski diketahui berada di kantor, pejabat tersebut memilih untuk tidak menemui wartawan.
Sikap menghindar itu sontak menimbulkan tanda tanya besar. Publik justru semakin curiga ada hal yang ditutup-tutupi terkait dugaan praktik tidak transparan dalam rekrutmen tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN maupun PPPK. Alih-alih memberikan jawaban, Kepala BPSDMD justru “menghilang” di balik tembok birokrasi.
Tim redaksi hanya diterima oleh bagian kepegawaian, yang juga tidak memberikan keterangan memadai.
“Kalau memang tidak ada masalah, mengapa harus takut menghadapi wartawan? Publik butuh kejelasan, bukan diam seribu bahasa,” sindir salah satu aktivis antikorupsi di Semarang.
Sikap tertutup pejabat publik terhadap media dinilai mencederai prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Padahal, rekrutmen ASN dan PPPK menyangkut masa depan ribuan tenaga kerja dan menjadi isu sensitif yang menyedot perhatian masyarakat luas.
“Ketika pejabat enggan memberikan klarifikasi, publik bisa saja menilai ada sesuatu yang disembunyikan. Ini bukan sekadar persoalan pribadi, tapi menyangkut tanggung jawab publik,” tegas seorang pengamat kebijakan publik.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala BPSDMD maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum juga mengeluarkan pernyataan resmi. Diamnya pejabat kian mempertebal dugaan adanya permainan dalam rekrutmen aparatur negara.
