Warta1.id – Praktik perjudian sabung ayam dengan omzet ratusan juta rupiah diduga marak terjadi di wilayah Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Ironisnya, aktivitas ilegal ini disebut-sebut mendapat perlindungan dari seorang oknum anggota DPR yang diduga terlibat dalam pengondisian wilayah dan menjadi pemilik lokasi arena sabung ayam tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Investigasi, arena sabung ayam ini berlokasi di Dusun Kedungjati, Kecamatan Bukateja, dan mulai beroperasi sejak pukul 09.00 hingga selesai setiap kali digelar. Dalam satu kali putaran, aktivitas sabung ayam tersebut dapat meraup omzet hingga ratusan juta rupiah, bahkan meningkat apabila terdapat tamu undangan dari luar wilayah Purbalingga.
Data yang diperoleh menunjukkan terdapat tamu undangan dari sedikitnya 12 kota, di antaranya Gombong, Cilacap, Wangon, Cimangu, Banjar, Kedungjati, Banyumas, Mandiraja, Maos, Barakuda, BCF, dan Tegal. Besarnya skala perjudian ini mengindikasikan adanya jaringan terorganisir yang beroperasi secara rutin dan terstruktur.
Adapun susunan peserta lomba sabung ayam sbb :
1. Gombong x brading F
2. Cilacap x Ngambal
3. Wangon x brading F
4. Cimangu x 2R F
5. Banjar polaman x Gombong
6. Kedungjati x 2R F
7. Banyumas x Wangon
8. 2R F x Wangon
9. BanjarMangu x Mandiraja.
10. Maos x Wangon
11. Barakuda x Tegal
12. BCF x Gombong*
Mirisnya, praktik perjudian sabung ayam ini telah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat sekitar, namun hingga saat ini belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, baik dari Polresta Purbalingga maupun Polsek setempat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar terkait efektivitas penindakan hukum serta menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama dengan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam melindungi aktivitas ilegal tersebut.
Desakan pun muncul dari masyarakat agar pihak berwenang segera melakukan tindakan tegas, transparan, dan profesional untuk mengusut tuntas kasus perjudian sabung ayam ini. Penegakan hukum yang imparsial menjadi kunci dalam mengembalikan citra positif aparat penegak hukum serta kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Hingga berita ini diturunkan, Tim Investigasi masih berupaya mengonfirmasi pihak kepolisian serta pihak legislatif terkait dugaan keterlibatan oknum anggota DPR dalam praktik ilegal ini.
